Untuk Memaksimalkan Pelayanan Kami Bapak/Ibu Pengguna data bisa melakukan konsultasi data yang dibutuhkan melalui link berikut tanya ; pertanyaan Bapak/Ibu akan kami jawab pada link berikut jawab ; akan kami tanggapi senin-Jumat pukul 08.00-15.30 WIB

Dalam rangka peningkatan kualitas data dan pelayanan publik BPS Kabupaten Kulon Progo, mohon partisipasi Bapak/Ibu dalam Survei Kebutuhan Data (SKD) 2025 pada "tautan ini"

Laporkan pengaduan pelayanan melalui link berikut : Klik Disini

Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 Mengalami Peningkatan Dibandingkan Tahun 2015

Unduh Berita Resmi Statistik

Tanggal Rilis	:	14 September 2017
Ukuran File	:	MB

Abstraksi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Pengumpulan data IDI menggunakan 4 pendekatan yaitu : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia DIY tahun 2016 mencapai angka 85,58 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI DIY tahun 2015 yang sebesar 83,19. Capaian kinerja demokrasi DIY tetap berada pada kategori “baik”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 0,41 poin (dari 90,41 menjadi 90,00), (2) Hak-Hak Politik yang naik 3,61 poin (dari 77,98 menjadi 81,59), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 3,99 poin (dari 82,38 menjadi 86,37).

Berita Resmi Statistik Terkait